Jakarta, Beritalurus.web.id — Pemerintah pusat tancap gas menangani dampak bencana di Aceh dan Sumatera. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas (ratas) membahas percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana, sekaligus menegaskan bahwa seluruh bantuan kemanusiaan wajib transparan dan bebas kepentingan apa pun.
Ratas yang dibuka Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya itu secara khusus membahas pembangunan 600 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang oleh Danantara Indonesia, sebagai bagian dari target besar 15 ribu rumah untuk masyarakat terdampak bencana.
“Dalam kondisi darurat, negara tidak boleh lambat. Hunian adalah kebutuhan paling mendesak bagi rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam ratas yang dipantau melalui siaran resmi Sekretariat Presiden.
Rapat tersebut dihadiri 10 menteri Kabinet Merah Putih serta 15 direktur utama BUMN, guna memastikan proyek hunian berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di Aceh mempercepat pengumpulan data rumah rusak. Ia menegaskan, akurasi dan kecepatan data menjadi kunci utama keberhasilan penyaluran bantuan.
“Jangan sampai publik menyalahkan pemerintah karena lambat, padahal datanya belum dikirim daerah,” ujar Tito.
Presiden Prabowo juga menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap bantuan kemanusiaan. Ia membuka partisipasi masyarakat, komunitas, dan diaspora, namun menolak bantuan yang diboncengi kepentingan tertentu.
“Kalau membantu, silakan. Tapi harus jelas, tercatat, dan disalurkan lewat pemerintah. Tidak boleh ada agenda lain di balik kemanusiaan,” kata Prabowo.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Pos Kesehatan TNI di wilayah bencana Batang Toru, Sumatera Utara. Selama 36 hari operasi kemanusiaan, tim medis TNI telah menangani sekitar 2.300 pasien, dengan kasus terbanyak ISPA dan infeksi kulit.
Langkah terpadu ini menegaskan arah kebijakan penanganan bencana di era Presiden Prabowo: cepat, tegas, dan transparan.(Candra)